Gerakan Pemuda Ansor

Jokowi-Ahok mendapatkan dukungan dari petinggi NU di Timur tengah. Petinggi Nahdlatul Ulama (NU) Habib Mohsin Al Habsi yang merupakan koordinator Nahdlatul Ulama Timur Tengah, dengan tegas mengatakan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok padaPemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta Putaran kedua nanti.

"Saya mendukung Jokowi dan mendoakan agar terpilih menjadi Gubernur DKI", ujar Habib Mohsin Al Habsyi.

PDI Perjuangan Korwil Arab Saudi menilai dukungan yang diberikan tersebut merupakan salah satu kebanggaan tersendiri, terlebih lagi melihat dukungan tersebut dilontarkan langsung secara tegas oleh salah satu tokoh agama yang disegani sekaligus salah satu petinggi Nahdlatul Ulama (NU).



"Habib Mohsin Al Habsyi  sebagai tokoh yang disegani di Arab Saudi dan berpengaruh di kalangan  Nahdlatul Ulama di Timur Tengah serta hubungannya dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia sudah tak diragukan lagi," ujar Plt.Ketua Korwil Sharief Rachmat.

Pihak PDIP mengaku sudah menghubungi Habib Mosin Al Habsyi serta menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang di berikan kepada pasangan calon Gubernur Jokowi-Ahok yang merupakan pasangan calon yang diusung oleh PDIP.

Selain itu, Sharief juga menambahkan, GP anshor tidak terpengaruh dengan adanya "isu SARA" yang sempat menghantam pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP Jokowi-Ahok, demikian juga dengan Gusdurian.

Sumber : http://www.jawa-barat.com

Politikus senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas (TK) menyarankan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkeliling mendatangi organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama (NU)dan Muhammadiyah. Itu agar isu bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan atau SARA tak berguna lagi.

"Jadi keliling saja. Jadi main isu SARA itu enggak perlu lagi. Saya rasa sekarang ini Pak Jokowi keluar, jangan mengurusi isu SARA saja," kata Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Kiemas, Jokowi-Ahok harus hati-hati menghadapi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua. Apalagi Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ke depan, Jokowi-Ahok harus membicarakan program. Jangan melulu terlibat isu SARA.

"Ini kan tidak pernah dibicarakan program. Bicarakan program, harus. Kita tidak membicarakan program terlibat isu itu terus, berat. Dia kan tokoh pembaharuan, bukan terlibat isu SARA," kata Kiemas.

JAKARTA - Pro kontra dua kubu calon gubernur DKI Jakarta makin memanas dengan isu keimanan. Terlebih setelah raja Dangdut Rhoma Irama terjerat perkara dugaan menyebarkan isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menyudutkan salah satu kandidat. 

Terkait permasalahan isu Suku, Ras dan Antargolongan (SARA) yang akhir-akhir ini berhembus pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlathul Ulama (NU) menyatakan tidak ada masalah seorang non-muslim menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Keadilan bersama pemimpin non-muslim jauh lebih baik daripada kedzaliman bersama pemimpin muslim sendiri," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj yang mengutip Ibnu Tamiyah dalam kitab Fiqh Khusyatah di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, (11/08/2012).

KH Said Aqil Siraj mengatakan, seorang pemimpin non-muslim yang adil maka akan berbuat adil terhadap muslim itu sendiri, sebaliknya jika pemimpin Islam yang berlaku dzalim maka rakyat Islam nya pun akan didzalimi.

"Artinya Jokowi dan Ahok jika menang silahkan saja memimpin DKI, NU tidak keberatan," ujarnya.

Bentuk penyataan ini buka sebuah bentuk dukungan, tetapi NU hanya menyatakan jika tidak ada masalah bagi Non Muslim yang akan memimpin DKI Jakarta. "Tidak ada problem, bagi non muslim menang pemilukada DKI, dan silahkan saja memimpin DKI Jakarta,"tukasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com

CARIKABAR.COM - Ini pembelaan Jusuf Kalla untuk Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), duet yang memenangi putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, 11 Juli 2012. Mantan Wakil Presiden RI itu memastikan Ibu Kota Negara kita, DKI Jakarta pernah dipimpin nonmuslim, bahkan sebagai gubernur.

"Jakarta juga pernah dipimpin oleh orang Kristen, dia adalah Henk Ngantung, dia gubenur," ujar Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu, 5 Agustus 2012.

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memang meningkat tajam menjelang perhelatan Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua, 20 September mendatang. Isu itu sempat menghantam Jokowi-Ahok. Kebetulan, Ahok yang berdarah Tionghoa, memang nonmuslim.

Menurut Jusuf Kalla, Indonesia bukanlah negara dengan dasar agama tertentu, melainkan berlandaskan Pancasila yang mengakui adanya lima agama. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu juga mengungkapkan, Indonesia pernah memunyai sembilan pemimpin daerah beragama non-Islam. "Selama itu pula tidak ada masalah SARA. Menurut saya ini kita kembali ke negara Pancasila yang menerima perbedaan."

Saat JK mendengar isu Jokowi seorang nonmuslim, ia langsung mencari tahu. "Saya sampai cari tahu Jokowi ini sekuler, Muhammadiyah atau NU. Akhirnya saya telepon teman, ternyata Jokowi itu NU."

Jokowi mengaku sejak awal ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta, JK yang mendukungnya. Ia mengaku sempat menyembunyikan adanya dukungan ini dari publik. "Karena secara etika kan enggak benar, Pak JK kan dari Golkar, sedangkan Golkar ada calonnya." Di putaran pertama Golkar mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampurno.

Di luar itu, Jokowi merasa dukungan-dukungan dari para tokoh kepada dirinya tidak perlu diumbar ke publik. "Masa seperti itu harus diungkap-ungkapin.

Sumber : http://www.carikabar.com