Latest Updates

Banjir Wonosobo, Banser Bantu evakuasi


WONOSOBO (gp-ansor.org)- Hujan deras yang terjadi di wilayah Gunung Dieng pada Minggu (18/12/2011) pukul 11.00 menyebabkan aliran deras hingga membuat pegunungan Pakuwojo di Dusun Sidorejo, Desa Setieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo longsor.
Camat Kejajar, Faisal saat dihubungi mengatakan, longsor tersebut disebabkan oleh aliran deras sedangkan kondisi tebing bantaran sungai Ngejog labil sehingga mudah longsor.

Hingga saat ini, kata Faisal, proses evakuasi yang dilakukan oleh sejumlah tim SAR Temanggung, KOKAM Wonosobo, dan Banser Temanggung masih berlangsung.
“Sebanyak 72 keluarga juga sudah diungsikan di Balai Desa Dieng, karena sampai saat ini hujan masih berlangsung dan dihawatirkan akan ada longsor susulan,” katanya.
Komandan SAR Wonosobo, Darmaji menambahkan, hingga kini akibat musibah tersebut telah ditemukan satu orang meninggal dunia, 10 orang hilang, dan lima orang dilarikan ke Puskesmas Kejajar dan RSU Wonosobo.
“Proses evakuasi masih berlangsung, dimungkinkan akan dilanjutkan sampai malam nanti,” katanya.

Sumber : gp-ansor.org

Banser Dilatih Rekayasa Kemacetan Lalu Lintas


Jombang (gp-ansor.org)Puluhan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) Jombang mendapatkan pelatihan rekayasa lalu lintas. Pelatihan ini diberikan pasalnya pasukan Ansor ini sering kali diminta masyarakat khususnya untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang sering terjadi saat mengawal kegiatan yang melibatkan orang banyak.
Pelatihan yang digelar selama tiga hari ini diikuti tidak kurang 65 peserta Banser. Mereka mewakili setiap kecamatan di kabupataen Jombang. Intruktur pelatihan langsung dari Satlantan Polres Jombang.
”Ini karena kita sering diminta ikut serta menjaga dan mengatur lalu lintas saat kegiatan masyarakat dan juga kegiatan NU. Banser harus tahu tentang lalu lintas,” ujar Muhyidin Komandan Satuan Koordinasi Cabang Banser Jombang mengatakan.
Muhyidin menambahkan, untuk pelatihan lalu lintas ini, Satkorcab Banser menggandeng Satlantas Polres Jombang sebagai instruktur pelatihan. Beberapa materi tentang lalu lintas diberikan, diantaranya adalah, 12 isyarat lalu lintas, senam lalu lintas, pengaturan arus
lalu lintas saat kemacetan, teknik dan mangemen pengawalan. “Termasuk rekayasa lalu lintas sementara,” tandasnya.

Disamping materi wawasan, peserta diklat juga nantinya akan menjalani praktek langsung di lapangan. Mereka ditempatkan pada titik-titik rawan macet yang sering terjadi saat hari libur dan jam sibuk.
”Apalagi Ansor Jombang akan menggelar acara nasional yang akan ditempatkan di PP Bahrul Ulum dan juga menghadapi natal dan tahun baru. Banser bisa langsung beraksi,” pungkasnya.
Dalam kegiatan diklat khusus Balalin (Banser untuk lalu Lintas) para peserta hingga sore kemarin terlihat bersemangat. Meski hujan deras mengguyur, tidak satupun peserta beranjak dari lokasi pelatihan yang digelar di halaman Stikes Bahrul Ulum Tambakberas. Balalin merupakan kegiatan baru bagi Banser.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Jombang Sholahul Am Notobuwono mengatakan, disamping sebagai benteng ulama. Ansor dengan Bansernya harus menjadi garda depan membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Kita akan cetak Banser lalu Lintas, ikut berperan dalam masyarakat,” tandasnya.

Sumber : gp-ansor.org

Polisi tak Izinkan Ahmad Dhani Pentas di Cirebon, GP Ansor Siap Amankan


SUMBER (gp-ansor.org)- Pihak Kepolisian Resort (Polres) Cirebon akhirnya tidak memberikan izin kepada artis Ahmad Dhani bersama Grup Band TRIAD untuk pentas di Mithas Pub & Diskotik, Kedawung Cirebon, karena dikhawatirkan bakal mengundang kerawanan.
“Terkait rencana pentas Ahmad Dhani, saya sudah konsultasi dengan Pak Kapolda. Kalau sekiranya rawan, tidak akan mengeluarkan izin pentas itu, kecuali diganti artis lain. Saya tidak mau spekulasi, sebab kalau terjadi keributan, nantinya tetap yang disalahkan polisi,” kata Kapolres Cirebon, Ajun Komisaris Besar Hero Hendrianto Bachtiar, Kamis (15/12).
Hero mengaku tidak ingin ada pertentangan antar organisasi kemsyarakatan (ormas), apalagi sesama ormas Islam. Oleh karenanya, pihaknya mencari solusi yang tepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Menurut dia, Mithas itu sebelumnya sering mengundang artis ibu kota, tetapi selama ini tidak ada reaksi dari Ormas Islam. Namun, kenapa ketika Ahmad Dhani akan tampil justru mendapatkan penolakan, hal itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak mengeluarkan izin.
Pentas Ahmad Dhani bersama TRIAD sedianya akan digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi sebuah tempat hiburan di Kabupaten Cirebon, Mithas Pub & Diskotik, bertajuk Mithas 18th Anniversary.
Penolakan Ahmad Dhani juga disampaikan dalam bentuk spanduk yang bertuliskan “Ormas Islam Cirebon Tolak Keras Ahmad Dhani di Cirebon” yang dipasang di sejumlah titik, di antaranya di Jalan Tuparev Kedawung dekat Mithas, dan di Depan Masjid Raya At Taqwa.
Dari awal rencana pentas musisi Ahmad Dhani bersama grup band TRIAD di Cirebon, Jumat (16/12), ditolak Ormas Islam Cirebon.
Bahkan, penolakan berlaku bagi seluruh artis di bawah manajemen Dhani. Pelarangan itu dilatarbelakangi indikasi aksi Dhani dalam membawa misi Yahudi, sehingga dikhawatirkan membawa pengaruh keyakinan tersebut kepada masyarakat Cirebon.
Mereka yang menolak di antaranya Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas), Front Pembela Islam (FPI), Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal), Gerakan Muslim Cirebon (GMC), Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Pagar Aqidah ( GARDAH), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Persatuan Islam (PERSIS), juga Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Perwakilan dari ormas tersebut sempat melakukan audiensi dengan Kapolres Cirebon Rabu (14/12) sore.
Perwakilan gabungan ormas Islam Cirebon melalui Juru bicara dari GAPAS Cirebon Andy Mulya menyatakan, kedatangan mereka untuk meminta Polres mencabut izin keramaian bagi aksi Ahmad Dhani dan TRIAD.
“Lagu, video klip, hingga aksi panggung Ahmad Dhani sudah kami amati. Dia mengusung misi Yahudi,” kata Andi.
Sementara itu, Manager Mithas Pub & Dikotik, Yogi Krisdiantara, mengaku, menyerahkan penyelesaian persoalan itu kepada aparat berwenang. Dia berharap aktivitas hari jadi tetap berjalan dan disikapi bijak semua kalangan.
“Kami sudah menerima pemberitahuan penolakan ini sejak Selasa lalu. Namun hal itu kami serahkan kepada yang berwenang,” katanya.
Setelah Ormas Islam yang menolak Dhani mendatangi Polres Rabu sore, berikutnya puluhan anggota barisan serba guna Anshor (banser) Kabupaten Cirebon juga melakukan audiensi ke Mapolres Cirebon, namun, sebaliknya, mereka mendukung rencana pementasan Ahmad Dhani. Mereka mempertanyakan ormas Islam yang hendak mencekal aksi pentas Ahmad Dhani bersama band TRIAD di Mithas Cirebon.
Menurut Ketua GP Ansor Kab. Cirebon, Nuruzzaman, Ahmad Dhani bukan orang Yahudi seperti yang mereka tuduhkan. Dia (Ahmad Dhani) pengurus Ansor juga pengurus NU.
Disebutkan, Ansor dan Banser akan mengamankan Ahmad Dhani yang rencananya tetap akan datang berkunjung ke Cirebon Jumat mendatang. Bahkan, untuk mengamankan musisi kondang tersebut, pihaknya akan mengerahkan sekitar 500 anggota Banser.(A-146/A-89)

: Sumber : gp-ansor.org

Kapolres Buka Diklatsar Banser Cirebon


SEDONG (gp-ansor.org)- Kapolres Cirebon AKBP. Hero Henrianto Bachtiar, membuka pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar) ke 7 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Satkorcab Cirebon di lapangan bola desa Karangwuni Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon pada minggu, (18/12).
Dalam sambutannya Kapolres menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Banser merupakan sesuatu yang sangat mulia. “Ternyata apa yang saya dengar di Jakarta mengenai komitmen Ansor terhadap NKRI, Pancasila, UUD dan Kebhinekaan, itu sama dengan yang disini”. Lebih lanjut kapolres mengatakan “terus terang, pada kesempatan ini saya merasa terharu, karena hari gini masih ada kelompok pemuda tanpa dibayar yang siap berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara”.
Lebih lanjut Kapolres menegaskan bahwa NKRI butuh organisasi seperti Ansor dan Banser yang tanpa ada komando dari siapapun siap mengikuti pelatihan diklatsar dengan berhujan-hujanan, demi terwujudnya Indonesia yang damai. “Kalau bukan karena komitmen terhada empat pilar tersebut mungkin acara pelatihan tidak akan tercapai secara masif seperti ini. Ini bentuk keikhlasan masyarakat untuk mengamankan negeri ini dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia damai”, ungkapnya.
Melihat kegigihan dan keseriusan Banser ini, Kapolres kemudian menawaran dan meminta keterlibatan banser dalam penanganan pengamanan Natal dan tahun baru demi menjaga dan menghargai kebhinekaan Indonesia terutama kondusifitas Cirebon.
Diklatsar Banser merupakan satu kegiatan pengkaderan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon. Sebagaimana disampaikan ketua panitia, Abdul Rahman, saat menyampaikan laporan pelaksanaan bahwa diklatsar yang dilaksanakan di desa Karangwuni Kec. Sedong Kab. Cirebon ini diikuti oleh 200 peserta dari seluruh Satkoryon Banser Se-Kabupaten Cirebon. Terhitung mulai Minggu-Selasa, (18-20/12) peserta akan diberi materi mengenai keagamaan, organisasi, bela negara, pengamanan, hukum positif dan keahlian lainnya.
Sementara itu H. Masyuri Harus, selaku Komandan Banser Kabupaten Cirebon dalam sambutannya mengucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan diklatsar ini. Komandan yang juga penghafal Qur’an ini berharap agar banser yang dilatih pada kesempatan ini akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta memiliki militansi keorganisasi dan kecintaan kepada negara yang semakin tinggi.
Sementara itu, Ketua PC. Ansor Kab. Cirebon, HM. Nuruzzaman, dalam sambutannya menyinggung maraknya gerakan kelompok islam radikal di Cirebon bahkan sampai pada aksi bom bunuh diri yang dilakukan di dalam masjid. Menurutnya aksi yang dilakukan oleh teroris tersebut, merupakan bentuk aktifitas dan tindakan konyol bahkan pada akhirnya merusak citra islam itu sendiri. Kelompok kecil radikal Islam ini, benar-benar merusak seluruh tatanan kebangsaan yang sudah di jaga dan dikawal oleh pendiri bangsa ini termasuk ulama-ulama NU yang telah mengorbankan darah dan air mata demi terbentuknya republik Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu, untuk menjaga agar generasi muda tidak terkontaminasi pada gerakan dan tindakan yang salah, Ansor berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, agar anggotanya menjadi aktivis Islam yang ramah, toleran dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, sebagaimana diajarkan oleh Islam.
Emay Amahi, S.Ag., dari PP GP Ansor dalam sambutannya menguatkan apa yang disampaikan oleh Nuruzzaman. Menurutnya, bagi banser wajib hukumnya menjaga empat pilar kebangsaan yang telah menjadi komitmen warga NU yaitu NKRI, komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
Pembukaan Diklatsar Banser ini selain dihadiri oleh PP. GP. Ansor, Kapolres Kab. Cirebon, Kasat intel Polres Cirebon, juga dihadiri oleh Danramil Kec. Sedong, Wakil Ketua DPRD Kab. Cirebon, Zainal Arifin Waud S.Ag, Rois Syuriyah, KH. Usamah Mansyur, dan Ketua Tanfidz PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Ali Murtadlo, serta kepala desa Karang Wuni Jamal, tokoh masyarakat setempat dan senior banser.
sumber : gp-ansor.org

LPPNU Sumbar: Petani Tembakau Wajib Diselamatkan

LPPNU Sumbar: Petani Tembakau Wajib Diselamatkan

Padang, NU Online
Petani tembakau merupakan kelompok sosial ekonomi yang penting bagi kemandirian negara. Karena itu, petani tembakau wajib diselamatkan keberadaannya. Saat ini ada upaya menghancurkan kehidupan petani tembakau.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua PWNU Sumbar Darmansyah pada jumpa pers, Sabtu (17/12) di kantor PWNU Sumbar Jalan Ciliwung 10 Padang. Darmansyah yang membidangi Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Sumbar, didamping Ketua PWNU Sumbar  H Khusnun Aziz,  Wakil Ketua PWNU Sumbar Dasril dan Wakil Bendahara Aizizak Aziz. 

Menurut Darmansyah, UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan RPP Tembakau yang berkedok melindungi kesehatan masyarakat pada hakikatnya upaya menghabisi petani tembakau. Padahal keberadaan petani tembakau telah berkontribusi terhadap APBN, penciptaan lapangan kerja, ketertiban social, dan ketahanan ekonomi keluarga.

“Untuk itu, LPPNU Sumatera Barat menyatakan agar UU Kesehatan tersebut harus direvisi, dan RPP tembakau harus dibatalkan karena mengancam dan kehancuran APBN,” kata Darmansyah.

Darmansyah minta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membatalkan RPP Tembakau yang secara sistematis mengarahkan negara untuk hutang ke luar negeri. Segera mengingatkan Menteri Kesehatan yang telah mengabaikan kepentingan nasional.

“Kepada masyarakat petani Indonesia, mari kita gelorakan solidaritas untuk petani tembakau demi menyelamatkan pertanian Indonesia. Mari kita beri kekuatan kepada Presiden SBY agar menegur keras Menteri Kesehatan guna bekerja untuk rakyat Indonesia. Mari kita dorong SBY agar mengembalikan fungsi Kementerian Pertanian untuk mensejahterakan petani Indonesia,” ajak Darmansyah.

Menjawab pertanyaan wartawan, Darmansyah mengakui di Sumatera Barat petani tembakau tidak banyak. Mereka terdapat di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Tanahdatar dan Solok. Namun karena solidaritas dan sudah bergelutan dengan petani puluhan tahun, maka kami merasakan betapa sakitnya petani diperlakukan tidak adil melalui peraturan.

”Bisa dibayangkan, ribuan petani tembakau di pulau Jawa yang terancam kehidupannya dengan pembatasan produksi tembakau. Kalau memang masalah rokok yang dapat mengganggu kesehatan, kenapa tidak pabrik rokok saja yang ditutup?” tanya Darmansyah.

Ini bukan hanya persoalan produksi tembakau dari petani. Namun masalah ini menyangkut kepentingan kapitalis yang jauh lebih besar dan dahsyat. Kita tak ingin kasus cengkeh yang terbukti ”membunuh” petani pada masa lalu bakal terulang lagi pada petani tembakau. Jangan menyelesaikan satu masalah, dengan menimbulkan masalah  baru yang ternyata memperparah keadaan, kata Darmansyah yang juga penemu bakteri NT 45 pembuatan pupuk organik.

Sumber : www.nu.or.id
 

Di Tangan Rakyatalah Jimat Kalimosodo Asli Berada

Di Tangan Rakyatalah Jimat Kalimosodo Asli Berada

Jakarta, NU Online
Jimat Kalimosodo yang dibawa Dewi Drupadi hilang dicuri seseorang yang menyamar Gatotokoco. Padahal, jimat tersebut sangat penting. Pemiliknya bisa memperoleh kemenangan dan kejayaan. Terjadilah intrik antara kubu pandawa dengan Mustokoweni. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya. 

Namun, kedua belah pihak tidak memperoleh apa-apa. Mereka hanya memperebutkan jimat Kalimosodo palsu, karena yang asli dibawa Petruk berkat kecerdasan Semar dalam bersiasat. 

Sekarang, jimat tersebut ada di tangan rakyat. Ini artinya, kalau para pemimpin ingin memperoleh Jimat Kalimosodo asli sebagai simbol kekuasaan, maka cara terbaik adalah menemani dan memperjuangkan nasib rakyat. Karena di tangan rakyatalah jimat kalimosodo asli berada. Dan, cara kekerasan, intrik para pemimpin, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kasih sayang dan cintalah sebagai penyelesaian.

Itulah inti dari cerita Ilange Jimat Kalimosodo dalam Pagelaran Wayang Simponi. Cerita tersebut dibawakan dalang Ki Enthus Susmono yang akan berlangsung di Gedung Dewan Kesenian Jakarta pada Rabu-Kamis (21-22/12), pukul 19. 30, mendatang. 

Pagelaran tersebut diselenggarakan Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu) bekerja sama dengan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU. 

Menurut Amir Ma’ruf, ketua panitia, Wayang Simponi merupakan pertunjukan kolaborasi antara unsur musik, teater dan wayang. Antara klasik dan kontemporer. Tapi tidak menghilangkan keasliannnya.

“Wayang simponi itu, pertunjukan kolaborasi antara musik, teater dan wayang,” terangnya di kantor Lazisnu, gedung PBNU, Jumat (16/12). “itu merupakan perpaduan antara seni klasik-tradisional dengan seni modern-kontemporer,” tuturnya. 

Amir melanjutkan, pagelaran ini merupakan aktualisasi seni wayang agar tidak terkesan klasik dan membosankan. Makanya, durasi dipadatkan. Pertunjukan  yang biasanya semalam suntuk, jadi 2,5 jam, tanpa mengurangi esensi cerita. Itulah kehebatan Ki Enthus. 

“Pendeknya, pagelaran ini akan menarik untuk ditonton karena aktual, kritis dan segar," pungkasnya, meyakinkan. 

Selain wayang simponi, pagelaran akan disemarakkan pelawak Kirun dan Marwoto. Juga dimeriahkan beberapa artis ibu kota, diantaranya Evi Tamala. 

Pagelaran ini merupakan penggalangan dana untuk para guru madrasah yang kurang diperhatikan.   

Sumber : www.nu.or.id

RUU Pangan: Kriminalisasi Nahdliyin

RUU Pangan: Kriminalisasi Nahdliyin

Oleh Muhammad Maksum Mahfudh

Beberapa hari terakhir ini banyak pihak sibuk mencermati RUU Pangan yg baru diluncurkan oleh DPR. Tidak dipungkiri bahwa semangat RUU ini sedikit lebih maju dari UU Pangan yang akan digantikannya. Sekurang-kurangnya, hal tersebut nampak dari: (i) orientasi kedaulatan dan kemandirian pangan, (ii) semangat otonomi daerah, keragaman pangan dan potensi lokalita, (iii) pembenahan kelembagaan pangan berbasis multidimensi, dan (iv) standarisasi keamanan pangan. 

Setelah mencermati pasal demi pasal, keberadaan pasal-pasal sebagai jabarannya ternyata nuansa yang tersurat maupun yang tersirat sangat jauh dari semangat reorientasi tersebut. Itu kalau tidak boleh dikatakan justru berbau penjajahan dan kolonialisasi terhadap sistem pangan nasional RI. 

Dalam bahasa Bung Karno, BK, hal seperti  itulah yang 1960an BK sebut sebagai NEKOLIM: neokolonialisme dan neoimperialisme. BK juga menyindir mereka yang membuka diri bagi maraknya penjajahan baru dalam urusan ekonomi politik sebagai Antek Nekolim. 

Dewasa ini sungguh tidak mudah membedakan antara pemikiran Nekolim, Antek Nekolim dan Negarawan. Itu yang bisa dilihat terkait dengan beberapa permasalahan besar di balik urusan importasi beras, kedele, daging sapi sampai garam dapur. Itu pula yang mewarnai investasi persawitan nusantara. Keabu-abuan yang sama juga potensial muncul dalam nuansa RUU Pangan yang penuh ambigu. Sekurang-kurangnya, terdapat beberapa fatalitas serius tersirat dari rumusan para Negarawan dalam RUU yang berbau Nekolim ini, antara lain dalam urusan: kelembagaan pangan (Pasal 105 RUU) dan aturan peralihan, investasi pangan (Pasal 118), dan desentralisasi pangan (banyak pasal). Yang paling parah, RUU pangan ini kecuali menggusur nasib petani nahdliyin vis-à-vis pelaku usaha kapitalistik, RUU ini sangat besar potensi kriminalisasinya terhadap petani Nahdliyyin. 

Masalah pertama adalah kelembagaan pangan yang kelewat powerrful. Harus diakui bahwa kekuatan otoritas pangan RI memang kini sedang memble. Dewan Ketahanan Pangan yang operasional dijalankan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI sangat banci kekuatan politiknya. BKP ini bahkan nyaris tidak terdengar di kementerian lain padahal tugas koordinatifnya sangat penting dan harus serbacakup. Kapasitas BKP dalam memperpadukan kelautan, kesehatan, kehutanan, industri dan perdagangan sangat minim. Sementara itu,  Bulog sebagai buffer system juga mandul adanya. Why? Karena tidak punya power politik dan didekte banyak pihak. 

Solusinya: Bubarkan BKP! Bentuk otoritas baru yg bukan dibawah Kementan tetapi lebih koordinatif dengan power politik pangan paripurna. Sementara itu, buffer system yang selama ini dijalankan Bulog akan menjadi salah satu instrumennya. Bentuk otoritasnya ada beberapa pilihan. Dalam hal ini bisa Badan yang setingkat kementerian, kementerian, Kemenneg, atau bahkan Kemenko pangan. Persoalannya, ketika membaca aturan peralihan, otoritas ini ternyata memiliki kapasitas operasi seperti Bulog. Apa jadinya? Pasti otoritas ini menjadi gudang moral hazard, aib administratif birokrasi yang senantiasa mengedepankan pendekatan importasi dengan segala upeti operasionalnya.

Fatalitas kedua, terbukanya sektor pangan bagi asing. Meski disyaratkan bahwa bentuknya adalah PMDN, penanaman modal dalam negeri, keterbukan ini sepenuhnya adalah ketersesatan dan keterjebakan dalam Nekolim. Cermati misalnya Pasal 5 ayat 4 yang menyebutkan bahwa importasi dibenarkan ketika produksi dalam negeri kurang atau tidak diproduksi dalam negeri. Kelihatannya sangat rasional, tetapi jelas sekali ini jebakan untuk menghalalkan importasi yang berlebihan.

Untuk urusan pangan, utamanya pangan strategis, sepatutnya diharamkan investasi neolib. Kita harus belajar dari Doha Round, yang dilawan oleh Menteri Perdagangan India dengan dalih: I'm not Risking for the livelihood of millions of farmers. Seharusnya kita belajar dari ajaran Kamal Nath ini, bukan malah menggelar karpet merah bagi importasi yang sangat menyebarkan marjinalisasi petani sendiri.

Soal ketiga adalah bingkai nasional terhadap keragaman, lokalita dan desentralisasi pangan.  Lokalita dan desentralisasi Tentu ini adalah wajib yang mutlak sifatnya dalam perkembangan politik RI. Hanya saja harus diingat bahwa desentralisasi tentu harus terkoordinasi. Bukan desentralisasi semau gue yang 'sak karepe udele dewe': jalan dewek. Soal diversifikasi, benih, exportasi, importasi, proteksi, dsb pada level desentralisasi ini sangat memerlukan payung koordinatif dan protektif oleh Pemerintah Pusat. Bukan semaunya daerah sendiri. RUU ini tidak cukup menjamin langkah koordinatiof bagi urusan desentralisasi dalam hal pangan ini. Dengan gerak tidak koordinatif ini potensi neoliberalnya niscaya akan menjadi solusi bnagi masing-masing daerah otonom.

Yang paling merisaukan PBNU adalah fatalitas ke-empat, yaitu, potensi RUU dalam marjinalisasi dan kriminalisasi kehidupan Nahdliyyin pada tingkat basis yang notebene adalah mayoritas Nahdliyyin dan sekaligus mayoritas warga bangsa RI. Tiga fatalitas tersebut pada akhirnya merupakan jerat nyata pola pikir neoliberal yang tidak pernah menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Nahdliyyin pada tingkat akar rumput. Otoritas yang berorientasi impor, terbukanya pasar bagi siapapun, dan desentralisai tanpa kendali, pada akhirnya akan menempatkan petani dan usaha kecil dan mikro pangan matu kuti tanpa daya dalam permainan pasar pangan yang super neolib.

Sementara itu, pola piklir nekolim yang tersurat dalam pasal-pasal keamanan pangan, standarisasi mutu, pemenuhan gisi, dan sebagainya, jelas sekali menempatkan rakyat NU yang sama tidak mampu memenuhinya dan karenanya, rakyat Nahdliyyin hanya punya pilihan: melanggar UU Pangan atau exit, keluar dari pasar sebagai produsen maupun penjual pangan segar maupun olahan. Berbagai pasal RUU ini yang menyebutkan beragam sanksi dalam pelanggaran pemenuhan standard tentu merupakan proses kriminaklisasi terhadap rakyat kecil dan fakir-miskin pelaku ekonomi, yang adalah Nahdliyyin.

Melihat banyak kedaruratan yang disebutkan dalam empat fatalitas di atas, maka sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan,al-adalah dan at-ta’awun, PBNU segera mengerahkan segala kekuatan dakwah dan advokasinya melalui seluruh kader Bangsa menyerukan dan pimpinan RI untuk melakukan pembenahan RUU pangan ini dengan cermat agar supaya UU pangan menjadi masuk akal, berkedaulatan, berkeadilan, tidak pernah dlalim dan membunuh rakyat kecil, serta tidak sarat dengan kriminalisasi rakyat kecil. 

Seharusnya senantiasa diingat bahwa pangan bukanlah sekedar komoditas ekonomis, apalagi finansial. Sepenuhnya harus disadari bahwa sebutir pangan itu multidimensional, penuh dengan urusan politik, HAM, keadilan, kebangsaan dan spiritualas. Karenanya, segala fatalitas  harus ditinjau ulang berdasar multidimensi watak pangan demi kedaulatan dan keadilan bagi mayoritas Nahdliyyin, …..insya Allah...

Sumber : www.nu.or.id

PWNU Sumut: Pluralitas Itu Rahmat Allah

PWNU Sumut: Pluralitas Itu Rahmat Allah

Medan, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H Ashari Tambunan mengatakan, NU berpendirian bahwa Islam diturunkan sebagairahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). NU memahami, ragam ras, budaya, agama dan aliran lainnya sebagai sunnatullah.

“Pluralitas adalah rahmat Allah bahkan amanah ilahiah dan kemanusiaan. NU berpendirian, realitas kehidupan harus dilihat secara substansif, fungsional, terbuka dan bersahabat,” ujar Ashari saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Training of Trainers (ToT) “Pengembangan Wawasan Jam’iyah NU Sumut, di aulan kantor PWNU, Jalan Sei Batang Hari Medan, Sabtu (17/12).

Tampil sebagai narasumber dalam ToT itu, Rais Syuriyah PWNU Sumut Prof Dr H Pagar Hasibuan MA, tokoh muda NU Sumut HM Akhyar Nasution Lc, MA, Wakil Ketua PWNU Sumut Drs H Abdullah Nasution, dan Katib PWNU Sumut Drs H Musaddad Lubis MAg.

Ashari mengatakan, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, NU telah bertekad untuk terikat dengan kesepakatan-kesepakatan nasional yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkannya dalam realitas.

“Kiprah dan dinamika NU adalah keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Karena itu, NU meneguhkan kultur, struktur, sistem dan mekanisme lembaganya sebagai organisasi agama dan sosial bercirikan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja),” tegas Ashari Tambunan.

Wakil Ketua PWNU Sumut H Abdullah Nasution dalam kesempatan itu mengatakan, NU mengembangkan tiga ukhuwah (persaudaraan) yang mengacu pada prinsip-prinsip Aswaja. Pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berlandaskan kesamaan akidah atau agama. Kedua, ukhuwah wathaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama warga bangsa. Dan ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia.

“NU berpendirian, Islam diturunkan sebagai rahmatan lil ‘alamin, memiliki tujuan dan fungsi universal, serta dapat diterima dan diajarkan oleh suluruh umat manusia,” ucap Abdullah.

Rais Syuriyah NU Sumut Pagar Hasibuan mengatakan, ada tiga ciri utama Aswaja yang dianut NU. Pertama, dalam bidang fikih menganut ajaran salah satu mazhab empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali). Kedua, dalam bidang tauhid menganut ajaran Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi. Dan ketiga, dalam bidang tasauf, menganut dasar-dasar ajaran Abu Qasyim al-Junaid.

“Secara fikih, NU mengizinkan perpindahan mazhab, tetapi tidak boleh melakukan talfiq atau mencampuradukkan mazhab untuk mencari kemudahan,” kata Guru Besar Fakultas Syari’ah IAIN Sumut ini.

Sedangkan Musaddad Lubis mengatakan, dalam rangka transformasi ajaran Aswaja di Sumut, PWNU melakukan dua langkah pengembangan. Pertama, melalui pedidikan formal di sekolah-sekolah NU, seperti pesantren dan perguruan NU mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kedua melalui pendidikan non formal sperti pelatihan kader organisasi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat pusat, baik yang di lakukan NU maupun organisasi badan otonomnya, yakni Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, Muslimat dan Fatayat NU.

Sementara itu, Ketua Panitia H Abdullah Nasution didampingi Sekretaris Panitia H Emir El-Zuhdi Batubara kepada wartawan mengatakan, ToT yang digelar seharian ini diikuti 150 peserta yang terdiri unsur pengrus PWNU, pengurus lembaga, lajnah, dan banom NU Sumut.

www.nu.or.id

PBNU minta Polri adil tangani kasus Mesuji

PBNU minta Polri adil tangani kasus Mesuji

Denpasar, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Mabes Polri bersikap adil dalam menangani kasus dugaan pembunuhan keji di Mesuji, Lampung.

"Polri harus adil, siapa pun yang bersalah, termasuk anggota polisi harus dihukum," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Denpasar, Sabtu.

Ia juga meminta aparat penegak hukum lainnya bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa itu.

"Kalau pun aparat yang terlibat dalam kasus itu, maka harus diseret ke pengadilan," katanya setelah menjadi pembicara dalam seminar "Kohesi Sosial, Antara Cita-Cita dan Fakta" yang diselenggarakan PWNU Bali itu.

Dalam kasus itu, pihaknya siap membantu para korban dalam memperjuangkan keadilan. "NU selalu berada di pihak orang-orang yang terzalimi," katanya.

Sebelumnya sejumlah warga asal Lampung melaporkan kasus pembunuhan keji yang terjadi di daerah Mesuji, Lampung, ke Komisi III DPR RI, Rabu (14/12). Mereka merupakan keluarga korban.

Bob Hasan, pengacara yang mendampingi para warga itu, menjelaskan bahwa pembunuhan bermula dari perluasan lahan oleh perusahaan PT SI sejak 2003.

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1997 itu, kata dia, menyerobot lahan warga untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Namun pihak perusahaan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengusir warga. Selain itu, lanjut dia, perusahaan juga membentuk kelompok keamanan sendiri.

Selanjutnya, dibentuk pam swakarsa guna membenturkan rakyat dengan rakyat. Tetapi di belakang pam swakarsa itu ada aparat kepolisian.

Intimidasi dari oknum kepolisian dan pihak perusahaan masih terjadi di sana. Menurut Bob, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka dalam kurun waktu 2009 hingga 2011.

Said menegaskan bahwa pembelaan NU tanpa melihat latar belakang seseorang. "Siapa pun yang terzalimi, baik Muslim maupun nonmuslim, selalu kami bela, seperti perusakan gereja dan kasus Ahmadiyah di Cikuesik," katanya.

Sumber www.nu.or.id

KPK kampanye "Berani Jujur Hebat"

KPK kampanye "Berani Jujur Hebat"

 Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak siswa berlaku jujur sebagai salah satu langkah mencegah korupsi melalui kegiatan kampanye "Berani Jujur Hebat".

"Kami ingin menanamkan kejujuran di kalangan pelajar, khususnya sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat," kata Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW Illian Deta Arta Sari, di sela kegiatan itu di Semarang, Jumat.

Pada kegiatan yang dilangsungkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang itu, para siswa diajak berdiskusi tentang korupsi dan menonton film pendek yang menceritakan keberanian pelajar membongkar korupsi di sekolahnya.

Menurut Illian, kejujuran perlu dipupuk secara dini terhadap kalangan pelajar, setidaknya jujur mulai hal-hal kecil, seperti tidak mau mencontek saat mengerjakan ujian sebagai tanggung jawab mereka sebagai pelajar.

Ia mengatakan, para pelajar itu dalam beberapa waktu mendatang akan memasuki dunia kerja, termasuk di lingkup pemerintahan sehingga sifat jujur, kritis, berani, dan bertanggung jawab harus ditanamkan sejak dini.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, kejujuran adalah langkah awal memberantas korupsi dan harus ditanamkan sejak dini.

Melalui kegiatan itu, kata Eko yang juga koordinator lokal kampanye "Berani Jujur Hebat" di Semarang, diharapkan bisa menumbuhkan semangat kejujuran dan keberanian untuk memberantas tindak korupsi mulai hal terkecil.

Kampanye "Berani Jujur Hebat" rencananya digelar di tujuh kota, mulai Bandung, Cirebon, Brebes, Semarang, Salatiga, Yogyakarta, dan terakhir Solo dengan mengajak pelajar kota setempat berkumpul di salah satu sekolah.

Sumber : antaranews.com

Pendidikan Karakter Butuh Bimbingan dan Keteladanan

Pendidikan Karakter Butuh Bimbingan dan Keteladanan

Semarang, NU Online
Pendidikan karakter sesungguhnya tidak butuh konsep yang muluk-muluk. Yang penting dalam pendidikan karakter adalah  bimbingan para pemimpin dan keteladanan di setiap tindakannya. 

Sia-sia saja konsep yang bagus dengan dana yang sangat besar, jika anak-anak bangsa, termasuk murid-murid sekolah, tidak diberi contoh nyata manusia berkarakter mulia. 

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, Prof Soeprapto MEd menyatakan hal itu dalam Seminar Nasional "Membangun Karakter Bangsa Melalui Bingkai Budaya dan Pendidikan Multikultural" yang digelar BEM Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Aula Kampus I IAIN Walisongo, baru-baru ini. 

Menurutnya, Indonesia di masa dipimpin Bung Karno, disegani bangsa lain. Bisa sejajar dan bahkan unggul dibanding negeri-negeri tetangga, bahkan memimpin Asia dan Afrika. 

Itu semua, kata dia, karena Bung Karno membangun karakter bangsa (nation character building) dan beliau membimbing bangsa ke arah harga diri yang tinggi. Yaitu memperjuangkan kemerdekaan segala bangsa, dan waktu itu pendidikan di Indonesia unggul. Sehingga Malaysia belajar ke Indonesia serta mendatangkan guru dari Indonesia. 

“Politik sebagai panglima itu benar. Karena dengan politik itulah Indonesia disegani dan dipercaya bangsa-bangsa lain se Asia dan Afrika. Setelah Bung Karno dijatuhkan, bangsa Indonesia jadi bangsa yang lembek dan tidak berkualitas. Ekonomi yang didengungkan sebagai panglima, hanya berupa utang dan sektor lainnya terpuruk sampai sekarang,” ujarnya panjang lebar.  

Pembicara lain, mantan rektor Undip yang kini ketua Pembina Dewan Kesenian Jateng Prof Ir Eko Budiharjo M.Sc memaparkan tentang kearifan lokal dan perlunya pengetatan kualitas sekolah dan perguruan tinggi. 

Eko yang menjadi ketua pembina YPSDM Forum rektor Indonesia mengatakan, saat ini banyak PTS tanpa fasilitas pendidikan semestinya. Hanya berupa rumah toko, tanpa tempat olah raga, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah dan kelengkapan kampus semestinya. Bahkan banyak yang hanya menjual ijazah dan gelar, tanpa menyelenggarakan kuliah. 

Berikutnya, dosen Fak Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Prof Dr Maman Rachman MSc, menguraikan nilai-nilai Pancasila yang perlu dipelajari dan dihayati kembali sebagaimana para pendiri bangsa dahulu membangun karakter rakyat. 

Acara yang diikuti 300-an mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah tersebut dibuka Rektor IAIN Walisongo Prof Dr Muhibbin dan diikuti jajaran Dekanat Fakultas Tarbiyah. 

Muhibbin memberi apresiasi kepada BEM Fak Tarbiyah yang giat menggelar kegiatan ilmiah dan berhasil mendatangkan tiga orang profesor sekaligus dalam satu kegiatan seminar. 

“Saya salut Anda giat menggelar acara ilmiah. Apalagi sampai mendatangkan tiga profesor sekaligus. Inilah seharusnya mahasiswa,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.  

Sumber www.nu.or.id

PBNU Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Mesuji

PBNU Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Mesuji

Online Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Slamet Effendy Yusuf mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus Mesuji Lampung maupun Mesuji Sumatera Selatan. Polisi dan Komnas HAM diharapkan dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan dan yang salah harus dihukum. Sehingga masyarakat dapat dihindarkan dari situasi yang mencekam dan dipenuhi rasa takut.

Demikian diungkapkan Slamet Effendy Yusuf menanggapi dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM di Mesuji Lampung, maupun Mesuji Sumtaera Selatan, yang telah menelan banyak korban jiwa maupun luka-luka dengan jumlah cukup besar akibat tembakan. “Kasus ini tidak boleh berlalu tanpa pengusutan yang tuntas,” tandas mantan Ketua Umum PP GP Ansor ini mengingatkan.

Dikatakan, dari laporan masyarakat dapat disimpulkan dari kasus ini ada beberapa masalah yang jika dibiarkan bisa mengakibatkan kehidupan yang abai terhadap aturan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Pertama, pengabaian terhadap hak milik tradisional masyarakat lokal yang bersifat turun-temurun atas tanah karena ada kekuatan modal yang didukung oleh kuasa aparatus negara.
Kedua, adanya upaya adu-domba masyarakat oleh kekuatan modal yang mengakibatkan konflik sesama masyarakat. Ketiga, adanya dugaan keterlibatan alat negara dalam melakukan kekerasan terhadap rakyat atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran atas perbuatan kekerasan tersebut di tengah masyarakat.
Hal itu mengindikasikan terjadinya pelanggaran berat atas HAM rakyat Mesuji dan sekitarnya. Karena itu harus ada pengusutan dan tindakan nyata dari penegak hukum maupun Komnas HAM. Dalam hal ini penyelidikan juga harus menjangkau perusahaan yang menggunakan kekerasan sebagai metode mencapai tujuan.
“Saya khawatir jika ini tidak ada pengusutan secara tuntas masalahnya akan berlarut-larut dan bahkan akan menjadi model di tempat lain. Pada prinsipnya kita tidak boleh berkompromi terhadap penggunaan kekuasaan negara dan modal secara sewenang-wenang terhadap rakyat kecil dan lemah,” tutur Slamet.

Sumber : www.nu.or.id

Di Mesir, Partai Sekuler Kalah

Di Mesir, Partai Sekuler Kalah

Pemilihan umum anggota perlemen Mesir tahap kedua dari tiga tahap yang dimulai Rabu (14/12) berlangsung aman dan al-Ikhwanul Muslimun memperkuat posisi setelah berjaya pada pemilu tahap pertama.

Perhitungan sementara yang dilakukan berbagai media massa dan pemantau pemantau pemilu setempat menunjukkan al-Ikhwanul Muslimun menempati urutan pertama disusul Partai An Nur dari aliran Salafi, dan partai aliansi sekuler di urutan ketiga.
"Pemilu ini berlangsung jujur dan rakyat menaruh kepercayaan pada al-Ikhwanul Muslimun," kata Wakil Ketua al-Ikhwanul Muslimun, Mahmoud Ezzat kepada wartawan di Kairo, Rabu petang waktu setempat.

Tercatat sekitar 18 juta pemilih akan menentukan pilihannya dalam pemilu tahap kedua ini yang digelar di sembilan provinsi, yaitu di Giza, Monofia, Syarqiyah, Ismailiyah, Bani Soef, Suez, Bahirah, Souhag, dan Aswan, menyusul pemilu tahap pertama pada dua pekan lalu yang juga berlangsung di sembilan dari 27 provinisi di negari Piramida itu.

Adapun pemilu tahap ketiga akan diselenggarakan di sembilan provinisinya pada awal bulan depan.

Dalam pemilihan tahap pertama, Partai Hurriyah Wal Adalah dari al-Ikhwanul Muslimun meraih 36,6 persen disusul Partai An Nur dari Salafi 24,5 persen di selebihnya diperoleh aliansi sekuler seperti Partai Tagammu, Al Wafd dan Partai Buruh.

Di sisi lain, para pemuka agama setempat mengimbau semua masyarakat untuk tidak terpancing dengan upaya provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menggagalkan pemilu.

"Semua pihak hendaknya mawas diri untuk tidak termakan fitnah yang dapat merusak jalannya pemilu dan tatanan masyarakat," kata Syeikh Agung Al Azhar, Prof Dr Ahmed At Tayeb.

Imbauan senada diutarakan Pemimpin Gereja Qoptik, Baba Shenouda III, yang juga mensinyalir bahwa ada kalangan tertentu yang tidak ingin membuat Mesir aman pasca revolusi.

Pemilu parlemen ini merupakan yang petama sejak tumbangnya rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak dalam revolusi pada Februari lalu.

Berbagai kalangan sempat mengkhawatirkan jalannya pemilu ini terkait dengan aksi kerusuhan dua pekan menjelang pemilu yang menewaskan 41 orang akibat bentrok antara pengunjuk rasa anti-pemerintah dan aparat keamanan.

Bundaran Tahrir, lambang revolusi di pusat kota Kairo, baru saja dibuka pada Sabtu (12/12) setelah diduduki oleh pemrotes lebih dari sebulan.

Pemilu parlemen ini akan dilanjutkan dengan pemilihan presiden yang direncanakan akan digelar pada Juni 2012.

www.nu.or.id

Porseni, Wahana Kembangkan Potensi Siswa

Porseni, Wahana Kembangkan Potensi Siswa

Untuk mengembangkan potensi siswa, MA Walisongo Pecangaan mengadakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Kegiatan yang dilaksanakan setelah Ulangan Semester Gasal tersebut berlangsung Selasa-Kamis (13-15/12).
Adapun cabang yang dilombakan diantaranya Futsal (putra dan putri), Cerdas Cermat, Poster, Baca Puisi, Kaligrafi, Catur, Out-bound dan Reportase.

Menurut ketua panitia, Muhammad Arif Budiman, Porseni tahun 2011 memang diisi dengan beragam lomba. “Adapun turnamen Futsal putri baru dilaksanakan tahun ini. Meskipun demikian, respon yang diberikan kepada panitia lumayan baik,” katanya.

Ia mengatakan panitia telah melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum Semester. “Kami telah kami menyiapkan kegiatan sejak November. Tetapi hingga Minggu terakhir menjelang  perlombaan masih banyak cabang lomba yang mengalami perubahan,” imbuhnya.

Drs Rohmadi, Kepala MA Walisongo mengungkapkan Porseni merupakan ajang untuk mengembangkan potensi siswa. “Porseni yang dipanitia oleh OSIS ini merupakan ajang untuk bersilaturrahmi antar kelas, sebagai pengokoh tali persaudaraan dan yang paling penting adalah dapat mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni dan olahraga,” ungkapnya.

Rohmadi menghimbau kepada seluruh siswa untuk dapat bersaing dalam perlombaan secara sportif, damai dan saling membantu. “Kami harapkan semua siswa dapat mengikuti lomba dengan baik tanpa ada suatu permasalahan sedikitpun,” himbaunya.

Ia berharap kepada para peserta didik agar tidak terlena dengan Porseni sehingga melupakan tanggung awabnya. “Pasca Ulangan Semester Gasal ini, banyak siswa yang nilainya belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sehingga harus melaksanakan remidi. Kami harap acara Poseni ini tidak menganggu jalannya kegiatan remidi,” harapnya. 

www.nu.or.id

Galang Dana untuk Guru Madrasah LAZISNU Gelar Pertunjukan Amal

Galang Dana untuk Guru Madrasah LAZISNU Gelar Pertunjukan Amal

Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bekerja sama dengan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU akan mengadakan pagelaran wayang untuk penggalangan dana. 

Menurut Amir Ma’ruf, ketua pelaksana acara ini, penggalangan dana tersebut diperuntukkan kepada para guru di madrasah-madarasah. 

“Penggalangan dana ini diprioritaskan untuk para guru di madrasah-madrasah. Mereka kurang diperhatikan,” ungkap Amir di Kantor LAZISNU, Gedung PBNU Lt. 2 Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Kamis (15/12). 

“Kalau murid kan udah banyak tuh, misalnya program BOS,” tambahnya. 

Lebih lanjut Amir menjelaskan, penggalangan dana ini dikemas dalam pagelaran wayang dengan dalang Ki Enthus Susmono. Dia akan membawakan lakon Ilange Jimat Kalimosodo (Hilangnya Jimat Kalimasodo) yang diiringi sanggar Ki Ageng Ganjur. 

Amir berpendapat, dengan pagelaran wayang, di samping menjaga tradisi, warisan walisongo ini masih efektif untuk menyampaika pesan-pesan kepada masyarakat.

“Selain itu, lanjut Amir, Ki Enthus adalah dalang kontemporer yang mampu mengontekstulisasikan cerita-cerita wayang dengan kekinian. Jadi, sangat mudah diterima publik.
 Selain pagelaran wayang kulit, acara pagelaran akan disemarakkan pelawak Kirun dan Marwoto. Juga dimeriahkan beberapa artis ibu kota, diantaranya Evi Tamala.

Acara yang akan digelar di Gedung Dewan Kesenian Jakarta ini akan berlangsung pada Rabu-jumat (21-24/12) mendatang. 

Sumber : www.nu.or.id

Amankan Natal, GP Ansor Siap Terjunkan 2,6 Juta Anggotanya


Magelang, NU Online

Pengurus pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyiapkan 2,6 juta anggotanya yang terlatih untuk membantu pengamanan perayanaan Natal dan Tahun Baru 2012. Anggota ini siap diterjunkan apabila ada permintaan dari pihak gereja yang akan melakukan kegiatan Natal.



Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, telah meminta semua jajarannya di seluruh Indonesia ikut terlibat membantu polisi. Keterlibatan dalam pengamanan Natal ini dalam rangka untuk mengamankan Indonesia.



"Kita minta semua kekuatan. Kalau di ranting ya di wilayah ranting, kalau di rayon ya rayon, kalau di anak cabang ya anak cabang, dan kalau di cabang ya cabang. Kalau ada surat dari gereja meminta tolong ya harus dilayani dengan baik," tegas Nusron di sela-sela kegiatan deklarasi Asta NU di Kabupaten Magelang, Jateng, Rabu (14/12).



Nusron menjelaskan di tingkat pusat, sudah mendapat surat permintaan bantuan dari GKI, PGI, KWI, dan lainnya. Semuanya akan dilayani dengan baik. Niat Ansor adalah ingin membantu mengamankan Indonesia dengan jumlah personel sesuai permintaan.



Jumlah personel yang akan diturunkan guna mengamankan Natal, kata dia, juga akan disesuaikan dengan tingkat sensitifitas suatu daerah terhadap isu SARA. Makin sensitif suatu daerah, jumlah yang akan diturunkan semakin banyak. Namun, jika daerahnya dinilai aman maka cukup polisi yang mengamankan.



"Sementara ini berapa jumlah yang akan diturunkan dari yang disiapkan belum tahu. Sebab pengajuan permintaan bantuan masih kita buka sampai 20 Desember, namun biasanya cukup 1/10 saja," kata Nusron.



Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sejumlah daerah yang tergolong sensitif terhadap isu SARA selama ini. Antara lain adalah Jakarta, Semarang, Surabaya, Salatiga, Solo, Malang, Jember, Madiun dan Bandung.



"Untuk Magelang biasanya aman-aman saja tidak ada kejadian bernunsa SARA. Sensitif itu artinya sangat rentan isu SARA. Biasanya kalau daerah yang sensitif itu kita terjunkan antara 20-50 personil, kalau yang aman cukup 10 saja," tegas Nusron.



Ditambahkan, dari jumlah anggota keseluruhan yang disiapkan antara lain adalah ada di Jabotabek 6.000 personel, di Solo 4.000, Semarang 2.400, Bandung Raya 1.800. Dan daerah-daerah lainnya juga sudah disiapkan.



Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang, Chabibullah, saat mendampingi Nusron Wahid mengatakan, Ansor Cabang Magelang juga siap menerjunkan anggotanya jika dibutuhkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2012. Meski Magelang termasuk aman namun anggota siap ditugaskan di daerah lain.

Sumber : www.nu.or.id